Din Syamsuddin: "People Power" Hak Konstitusi Tapi Saya Tidak Ikut

Kompas.com - 19/05/2019, 14:56 WIB
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin saat menghadiri Kajian Ramadhan oleh PWMU Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (19/5/2019). KOMPAS.com/ANDI HARTIKMantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin saat menghadiri Kajian Ramadhan oleh PWMU Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (19/5/2019).

MALANG, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku tidak akan ikut aksi people power atau aksi massa saat penetapan hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (22/5/2019) nanti.

Meskipun demikian, Din menganggap people power adalah bagian dari hak konstitusional.

"Saya ditanya wartawan tentang people power, itu hak konstitusional tapi saya tidak akan ikut. Karena itu bukan cara saya. Saya ingin menyuarakan kebenaran," kata Din dalam acara Kajian Ramadhan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWMU) Jawa Timur di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (19/5/2019).

Baca juga: Bupati Buton dan Tokoh Masyarakat Deklarasi Tolak Ajakan People Power

Din mengatakan, keutuhan berbangsa menjadi hal yang utama. Karenanya, ia sudah menyampaikan kepada semua pihak tentang sikapnya terkait rencana aksi people power yang digalang oleh kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kepada kawan-kawan KPU saya sampaikan. Kepada sahabat-sahabat di tim 01 dan 02 saya sampaikan juga. Saya ingin berada di posisi itu. Meskipun saya punya pilihan politik tapi keutuhan bangsa ini harus yang utama bagi kita semua," jelasnya.

Din lantas menyampaikan, siapapun pemenangnya harus bisa diterima. Karena hal itu merupakan hasil dari pelaksanaan Pemilu 2019.

"Siapapun yang menang ya sudah lah. Itu adalah hasil. Sambil saya akan mempelopori amandemen undang-undang 1945," jelasnya.

Baca juga: Tolak People Power, Ratusan Anggota Ormas Dukung TNI Polri Amankan Pemilu

Di sisi lain, Din meminta kepada pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 untuk membuktikan tuduhannya yang menilai ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Sebab, jika tidak dibuktikan, tuduhan itu hanya berupa fitnah.

Begitu juga sebaliknya, jika tuduhan kecurangan itu terbukti, harus segera diluruskan. Sebab kecurangan yang terjadi akan membuat Pemilu 2019 cacat konstitusi.

"Maka tuduhan-tuduhan itu verifikasi saja. Kalau nanti tidak benar tuduhan oleh Paslon 02, BPN, itu fitnah. Itu fitnah. Dan kalau dia yang memimpin, itu finah akan berkepanjangan dalam tubuh bangsa ini," katanya.

"Tapi kalau tuduhan-tuduhan itu benar, benar adanya dapat dibuktikan. Harus diluruskan. Dan kalau ini yang tampil, di atas kecurangan-kecurangan itu namanya musibah. Dan bangsa ini akan mengalami musibah yang berkepanjangan pula. Maka harus ditarik ke titik kebenaran," jelasnya.

Karena itu, Din meminta Pemilu 2019 tidak menimbulkan keributan. Menurutnya, pihak yang menuduh curang harus bisa membuktikan. Sedangkan KPU sebagai penyelenggara harus berlaku adil dan jujur.

"Saya mendorong, jangan ribut-ribut. Jangan ramai-ramai. Jangan berantem. Apalagi sesama kita. Tetapi tegakkan kejujuran dan keadilan. Buka sebuka bukanya, mana bukti anda. Nanti baru ketahuan. Terima lah apa adanya. Kalau Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf Amin terpilih ya legowo setelah proses itu. Kalau misalnya nanti Prabowo-Sandi, ya legowo setelah proses itu. Itu akan membawa bangsa ini kepada kebaikan," terangnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

11 Nakes RSUD Kardinah Tegal Terpapar Corona Selama Pandemi, 1 Dokter Meninggal

11 Nakes RSUD Kardinah Tegal Terpapar Corona Selama Pandemi, 1 Dokter Meninggal

Regional
Libur Panjang, Ridwan Kamil Kirim Surat Edaran untuk Kepala Daerah di Jabar

Libur Panjang, Ridwan Kamil Kirim Surat Edaran untuk Kepala Daerah di Jabar

Regional
Banjir dan Longsor Landa Kebumen, 1 Orang Tewas

Banjir dan Longsor Landa Kebumen, 1 Orang Tewas

Regional
Didesak Mahasiswa Tolak Omnibus Law, Bupati Banyumas: Saya Yakini Tujuannya Baik

Didesak Mahasiswa Tolak Omnibus Law, Bupati Banyumas: Saya Yakini Tujuannya Baik

Regional
Gubernur NTB Kunjungi Desa Terpencil di Pulau Sumbawa, Berjalan Kaki Sejauh 27 Km Selama 7 Jam

Gubernur NTB Kunjungi Desa Terpencil di Pulau Sumbawa, Berjalan Kaki Sejauh 27 Km Selama 7 Jam

Regional
APK Paslon Pilkada Kaltara Belum Dibagikan, Begini Penjelasan KPU

APK Paslon Pilkada Kaltara Belum Dibagikan, Begini Penjelasan KPU

Regional
Gubernur Banten: Vaksin Covid-19 Gratis, Warga yang Tak Mau, Ya Enggak Apa-apa

Gubernur Banten: Vaksin Covid-19 Gratis, Warga yang Tak Mau, Ya Enggak Apa-apa

Regional
Konflik Tanah di Kerinci Tewaskan 1 Orang, Kapolda Turun Tangan

Konflik Tanah di Kerinci Tewaskan 1 Orang, Kapolda Turun Tangan

Regional
Awalnya Tinggal di Kebun karena Takut Covid-19, Nikolaus Tanam Sayur dan Kini Berpenghasilan Belasan Juta Rupiah

Awalnya Tinggal di Kebun karena Takut Covid-19, Nikolaus Tanam Sayur dan Kini Berpenghasilan Belasan Juta Rupiah

Regional
Usai Tenggak Miras dan Berhubungan Badan, Pria Bunuh Selingkuhannya di Hotel

Usai Tenggak Miras dan Berhubungan Badan, Pria Bunuh Selingkuhannya di Hotel

Regional
Ditargetkan 5.000, Jumlah Tes Swab Harian di Bali Baru 2.000

Ditargetkan 5.000, Jumlah Tes Swab Harian di Bali Baru 2.000

Regional
Cinta Bersemi di Reuni SD, Berujung Pembunuhan

Cinta Bersemi di Reuni SD, Berujung Pembunuhan

Regional
Badak Kayu Ujung Kulon yang Bertahan Diterpa Tsunami dan Pandemi

Badak Kayu Ujung Kulon yang Bertahan Diterpa Tsunami dan Pandemi

Regional
Buntut Demo Tolak UU Cipta Kerja, 2 Mahasiswa ULM Banjarmasin Ditetapkan Tersangka

Buntut Demo Tolak UU Cipta Kerja, 2 Mahasiswa ULM Banjarmasin Ditetapkan Tersangka

Regional
Prajurit TNI Masuk Gorong-gorong di Sumedang, Angkut 5 Kuintal Sampah, Ini Faktanya

Prajurit TNI Masuk Gorong-gorong di Sumedang, Angkut 5 Kuintal Sampah, Ini Faktanya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X