Ini Kekurangan Pemilihan Sistem Proporsional Terbuka Untuk DPR Menurut Peneliti LIPI

Kompas.com - 01/07/2019, 05:37 WIB
Presidium Majelis Nasional KAHMI, Siti Zuhro saat berbicara dalam Halal bi Halal KAHMI Rayon Brawijaya di Kota Malang, Minggu (30/6/2019) KOMPAS.com/ANDI HARTIKPresidium Majelis Nasional KAHMI, Siti Zuhro saat berbicara dalam Halal bi Halal KAHMI Rayon Brawijaya di Kota Malang, Minggu (30/6/2019)

MALANG, KOMPAS.com - Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ( KAHMI) Siti Zuhro memberikan tanggapan atas usul Mahfud MD soal diberlakukannya sistem proporsional tertutup dalam pemilihan anggota DPR

Dia sepakat jika sistem proporsional terbuka memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya, kewenangan partai menjadi berkurang dalam menentukan kadernya yang akan duduk di kursi DPR.

Karena itu, Siti Zuhro setuju dengan usul agar sistem proporsional tertutup dalam pemilihan legislatif diberlakukan.

"Partai merasa kewenangannya dilucuti dengan sistem terbuka seperti itu," katanya usai menjadi pembicara dalam Halal Bi Halal KAHMI Rayon Brawijaya di Kota Malang, Minggu (30/6/2019).

Baca juga: Mahfud MD Usulkan Pemilihan Sistem Proporsional Tertutup untuk DPR, Ini Sebabnya

Peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu mengatakan, dalam sistem proporsional terbuka, kader yang sudah lama berproses di partai dengan mudah disisihkan oleh pendatang baru.

Padahal pendatang baru tersebut belum tentu memahami secara penuh ideologi perjuangan partainya. Lain halnya dengan kader yang sudah berproses sejak lama.

"Orang-orang yang sudah berjibaku di partai sebagai pengurus itu dikalahkan begitu saja oleh pendatang-pendatang baru," katanya.

Pendatang baru Vs kader lama

Menurutnya, memang tidak masalah partai mengadopsi pendatang baru.

Baca juga: Komisi X DPR RI Berharap Kasus Anak Bakar Piagam Tidak Terulang Lagi

 

Namun, persoalan terjadi ketika pendatang baru tersebut menggeser kader yang sudah paham dengan ideologi perjuangan partai dan tata kelola pemerintahan.

"Kita mengatakan, oke itu diadopsi. Tapi politisi, kader itu jangan dikurangi juga," jelasnya.

Siti Zuhro mengatakan, pihaknya akan berusaha mencari model sistem pemilihan anggota dewan yang bermanfaat untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Panjang, 6.000 Penumpang Datangi Bali, Mayoritas dari Jakarta

Libur Panjang, 6.000 Penumpang Datangi Bali, Mayoritas dari Jakarta

Regional
NTT Disebut Punya Iradiasi Panas Matahari Tertinggi di Indonesia, Ini Harapan Gubernur Viktor

NTT Disebut Punya Iradiasi Panas Matahari Tertinggi di Indonesia, Ini Harapan Gubernur Viktor

Regional
Demi Bertahan di Masa Pandemi, Bos Travel Beralih Jualan Jus Buah

Demi Bertahan di Masa Pandemi, Bos Travel Beralih Jualan Jus Buah

Regional
Kepri Siap Sambut Tamu dari Singapura dan Seluruh Dunia

Kepri Siap Sambut Tamu dari Singapura dan Seluruh Dunia

Regional
11 Nakes RSUD Kardinah Tegal Terpapar Corona Selama Pandemi, 1 Dokter Meninggal

11 Nakes RSUD Kardinah Tegal Terpapar Corona Selama Pandemi, 1 Dokter Meninggal

Regional
Libur Panjang, Ridwan Kamil Kirim Surat Edaran untuk Kepala Daerah di Jabar

Libur Panjang, Ridwan Kamil Kirim Surat Edaran untuk Kepala Daerah di Jabar

Regional
Banjir dan Longsor Landa Kebumen, 1 Orang Tewas

Banjir dan Longsor Landa Kebumen, 1 Orang Tewas

Regional
Didesak Mahasiswa Tolak Omnibus Law, Bupati Banyumas: Saya Yakini Tujuannya Baik

Didesak Mahasiswa Tolak Omnibus Law, Bupati Banyumas: Saya Yakini Tujuannya Baik

Regional
Gubernur NTB Kunjungi Desa Terpencil di Pulau Sumbawa, Berjalan Kaki Sejauh 27 Km Selama 7 Jam

Gubernur NTB Kunjungi Desa Terpencil di Pulau Sumbawa, Berjalan Kaki Sejauh 27 Km Selama 7 Jam

Regional
APK Paslon Pilkada Kaltara Belum Dibagikan, Begini Penjelasan KPU

APK Paslon Pilkada Kaltara Belum Dibagikan, Begini Penjelasan KPU

Regional
Gubernur Banten: Vaksin Covid-19 Gratis, Warga yang Tak Mau, Ya Enggak Apa-apa

Gubernur Banten: Vaksin Covid-19 Gratis, Warga yang Tak Mau, Ya Enggak Apa-apa

Regional
Konflik Tanah di Kerinci Tewaskan 1 Orang, Kapolda Turun Tangan

Konflik Tanah di Kerinci Tewaskan 1 Orang, Kapolda Turun Tangan

Regional
Awalnya Tinggal di Kebun karena Takut Covid-19, Nikolaus Tanam Sayur dan Kini Berpenghasilan Belasan Juta Rupiah

Awalnya Tinggal di Kebun karena Takut Covid-19, Nikolaus Tanam Sayur dan Kini Berpenghasilan Belasan Juta Rupiah

Regional
Usai Tenggak Miras dan Berhubungan Badan, Pria Bunuh Selingkuhannya di Hotel

Usai Tenggak Miras dan Berhubungan Badan, Pria Bunuh Selingkuhannya di Hotel

Regional
Ditargetkan 5.000, Jumlah Tes Swab Harian di Bali Baru 2.000

Ditargetkan 5.000, Jumlah Tes Swab Harian di Bali Baru 2.000

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X