Jubir KPK: Revisi UU KPK Ganggu Investasi dan Program Pemerintah

Kompas.com - 06/09/2019, 22:36 WIB
Jubir KPK Febri Diansyah dalam roadshow bus KPK jelajah negeri di Kota Malang, Jumat (6/9/2019) KOMPAS.com/ANDI HARTIKJubir KPK Febri Diansyah dalam roadshow bus KPK jelajah negeri di Kota Malang, Jumat (6/9/2019)

MALANG, KOMPAS.com – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menghambat investasi dan program kerja pemerintah.

Sebab, investor akan melihat kepastian hukum jika hendak menanamkan modalnya. Sedangkan program pembangunan pemerintah akan terhambat jika terdapat anggaran yang dikorupsi.

Baca juga: Revisi UU KPK Diketok DPR, Jokowi: Saya Belum Tahu Isinya

Febri mengatakan, revisi itu tidak hanya dipandang dari sisi pemberantasan korupsi. Revisi juga akan mengurangi keyakinan investor terkait kepastian hukum di Indonesia.

“Bukan sekadar soal menangkap dan memproses 1.000 lebih yang sudah ditangani oleh KPK, bukan hanya soal itu. Tetapi yang penting adalah bagaimana keyakinan masyarakat usaha di Indonesia bahkan di dunia internasional tentang investasi misalnya, maka salah satu indikatornya adalah apakah ada atau tidak kepastian hukum,” katanya dalam roadshow bus KPK jelajah negeri di Kota Malang, Jumat (6/9/2019).

“Dan, kepastian hukum itu salah satunya adalah apakah konsisten atau tidak pemberantasan korupsi yang dilakukan,” imbuhnya.

Terlebih, kata dia, praktik korupsi akan menyebabkan biaya investasi membengkak. Sehingga jika pemberantasan korupsi lemah, akan berpengaruh terhadap iklim investasi.

“Bukan sekadar soal penegakan hukumnya saja. Tapi juga soal bagaimana sektor swasta bisa lebih sehat, investor bisa yakin menanamkan modal dan hal-hal yang lain,” tegasnya.

Tidak hanya itu, lemahnya pemberantasan korupsi juga akan menghambat program kerja pemerintah.

Program pembangunan yang sudah dicanangkan bisa terganggu ketika terjadi praktik korupsi di dalamnya.

“Selain itu, Presiden Joko Widodo punya program yang cukup banyak ya untuk masyarakat. Misalnya infrastruktur dan program-program yang lain. Kalau misalnya ada korupsi ada pejabat yang melakukan penyelewengan, maka itu akan mengganggu program pemerintah yang didasari atas niat baik,” terangnya.

Baca juga: Fakta Terbaru OTT Bupati Muara Enim, Geledah Kantor Pemenang Tender hingga Rumah Pribadi

DPR sudah menyetujui revisi UU KPK. Revisi itu dinilai akan melemahkan KPK secara kelembagaan karena memuat 10 poin yang dianggap mengganggu sistem pemberantasan korupsi yang sudah berjalan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub Kaltim Positif Covid-19 Setelah Ikut Rapat Paripurna, Ketua DPRD: Semua Anggota Rapid Test Massal

Wagub Kaltim Positif Covid-19 Setelah Ikut Rapat Paripurna, Ketua DPRD: Semua Anggota Rapid Test Massal

Regional
Mengundurkan Diri, 64 Kepala Sekolah SMP Diduga Diperas Penegak Hukum

Mengundurkan Diri, 64 Kepala Sekolah SMP Diduga Diperas Penegak Hukum

Regional
Sebelum Positif Corona, Wagub Kaltim Hadiri Acara Musik di Samarinda

Sebelum Positif Corona, Wagub Kaltim Hadiri Acara Musik di Samarinda

Regional
Direktur PDAM Kudus Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pungli Penerimaan dan Pengangkatan Karyawan

Direktur PDAM Kudus Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pungli Penerimaan dan Pengangkatan Karyawan

Regional
11 Orang Termasuk Tenaga Medis RSUP Haji Adam Malik Positif Covid-19

11 Orang Termasuk Tenaga Medis RSUP Haji Adam Malik Positif Covid-19

Regional
3 Kabupaten di Maluku Diizinkan Gelar Belajar Tatap Muka, Ini Syaratnya

3 Kabupaten di Maluku Diizinkan Gelar Belajar Tatap Muka, Ini Syaratnya

Regional
Pegawai Dinas Kelautan Cianjur Tenggelam Saat Patroli di Perairan Cirata

Pegawai Dinas Kelautan Cianjur Tenggelam Saat Patroli di Perairan Cirata

Regional
Suara Gemuruh Gunung Karangetang Terdengar Disertai Embusan Asap Setinggi 200 Meter

Suara Gemuruh Gunung Karangetang Terdengar Disertai Embusan Asap Setinggi 200 Meter

Regional
4 Hari Terombang-ambing di Lautan karena Kapal Bocor, 3 Nelayan Ditemukan Selamat

4 Hari Terombang-ambing di Lautan karena Kapal Bocor, 3 Nelayan Ditemukan Selamat

Regional
Polisi Selidiki 7 Kasus Dugaan Penyelewengan BLT Covid-19 di Riau

Polisi Selidiki 7 Kasus Dugaan Penyelewengan BLT Covid-19 di Riau

Regional
Bertambah 29 Pasien, Kasus Positif Covid-19 di Solo Tembus Angka 100

Bertambah 29 Pasien, Kasus Positif Covid-19 di Solo Tembus Angka 100

Regional
Sembilan Parpol Usung Adik Ratu Atut di Pilkada Serang

Sembilan Parpol Usung Adik Ratu Atut di Pilkada Serang

Regional
Kabur dari RS Bhayangkara Mataram, Pasien Covid-19 Dijemput di Rumahnya

Kabur dari RS Bhayangkara Mataram, Pasien Covid-19 Dijemput di Rumahnya

Regional
Diperiksa Imigrasi karena Gedor Rumah Warga, Turis Amerika Ancam Loncat dari Lantai 2

Diperiksa Imigrasi karena Gedor Rumah Warga, Turis Amerika Ancam Loncat dari Lantai 2

Regional
Rumahnya Hanyut, Satu Keluarga Selamat Berkat Tali dari Tetangga

Rumahnya Hanyut, Satu Keluarga Selamat Berkat Tali dari Tetangga

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X